Pelatihan bagi guru, kata Suptiana, merupakan suatu bagian yang integral dari manajemen dalam bidang ketenagaan di sekolah dan merupakan upaya untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan guru. Sehingga pada gilirannya, diharapkan para guru dapat memperoleh keunggulan kompetitif dan dapat memberikan pelayanan yang baik.
“Tapi kenyataannya, diklat yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bekasi saat ini sangat minim. Idealnya, minimal setiap enam bulan sekali dilakukan diklat, untuk meng-upgrade wawasan guru. Dan yang terpenting, diklat harus merata,” terangnya.
Selama ini, kata guru melakukan diklat secara swadaya. Untuk guru SD yang tergabung ke dalam Kelompok Kerja Guru (KKG), biasanya melakukan iklat secara mandiri. Begitu juga hanya bagi guru SMP, SMA, dan SMK yang tergabung ke dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).
“Untuk guru sekolah swasta, biasanya dari pihak yayasan secara inisiatif melakukan diklat,” kata pria yang juga sebagai pengurus Kwartir Cabang (Kwarcab) Kota Bekasi ini.
Menurutnya, dari pada kegiatan Uji Kompetensi Guru (UKG) yang selama ini tidak pernah ada tindak lanjut, lebih baik anggaran pemerintah dialokasikan untuk kegiatan diklat guru yang jelas memberikan manfaat.
“Sejak awal kami mempertanyakan UKG ini, karena tidak pernah ada kelanjutannya. Kami berharap kepada pemerintah, ke depan untuk memperbanyak kegiatan diklat guru, karena ini penting unntuk menambah wawasan mereka,” tandasnya. (mif)
Sumber : Pojok Jabar
